Upacara Penurunan Bendera di Istana, Sylvia Kartika Putri Jadi Pembawa Baki

Tim Merauke bersiap menjalankan tugasnya dalam Upacara Penurunan Bendera Merah Putih dalam HUT ke-75 Kemerdekaan Indonesia, Senin (17/8/2020) sore di halaman Istana Merdeka, Jakarta.

Bendera merah putih Tim Merauke adalah Sylvia Kartika Putri. Sylvia adalah siswi dari SMA Swasta 1-4 Kartika Pematang Siantar, Sumatera Utara. Namanya terpilih kembali menjadi Paskibraka 2020 setelah sebelumnya menjabat sebagai pembawa baki bendera cadangan tahun lalu. sbobet

Anggota lain yang bertugas menurunkan Bendera Merah Putih adalah Sudrajat Prawijaya dari Bengkulu. Siswa SMAN 4 Rejang Lebong ini ditugaskan sebagai komandan sekaligus penyebar bendera. Lalu ada Muhammad Asri Maulana dari Kalimantan Selatan.

Siswa SMAN I Kandangan kelahiran Januari 2003 ini pernah menjabat sebagai pengibar bendera. Dalam menjalankan tugasnya, Tim Merauke akan dipimpin oleh komandan upacara malam, Kombes Christ Reinhard Pusung, SIK. Saat ini menjabat sebagai Kasatgaswil Densus 88 AT Polri.

Sedangkan Brigjen TNI Syafruddin akan kembali menjabat sebagai Perwira Upacara sore ini. Lulus Akademi Militer tahun 1989. Pria kelahiran Wajo, 3 Agustus 1964 ini, saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Tetap Garnisun I Jakarta.

Presiden Joko Widodo melantik anggota Paskibraka 2020 yang bertugas hari ini pada Kamis, 13 Agustus 2020, di Istana Negara. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang mencapai 68 orang, tahun ini hanya delapan anggota Paskibraka yang bertugas di keraton. Jumlah anggota Paskibraka yang bertugas dipangkas karena pandemi Covid-19. link alternatif sbobet

Delapan orang tersebut diambil dari anggota Paskibraka yang menjadi cadangan pada 2019. Tiga anggota bertugas untuk upacara pengibaran bendera, dan tiga anggota untuk upacara penurunan. Sisanya, 2 anggota cadangan. Paskibraka tidak hanya terbatas pada upacara hari ini, pejabat juga.

Hanya Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, beserta sejumlah pimpinan lembaga seperti Ketua MPR, Ketua DPR, Panglima TNI, dan Kapolri yang hadir di Istana. Sisanya hadir secara virtual. Upacara tahun ini juga tidak mengundang masyarakat umum.

Read More

Jokowi-Ma'ruf Mengenakan Jas di Upacara Penurunan Bendera

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri prosesi upacara penurunan bendera merah putih HUT ke-75 Republik Indonesia, di Istana Merdeka, Senin (17/8/2020). Dalam akad nikah siang itu, Jokowi dan Ma'ruf mengenakan setelan jas dan topi kompak. Jokowi memakai jas biru tua, sedangkan Ma'ruf memakai jas hitam. Pejabat lain yang hadir juga mengenakan jas. sbobet

Berbeda dengan adegan pengibaran bendera pagi ini, saat Jokowi, Ma'ruf, dan pejabat mengenakan pakaian adat. Saat itu, Jokowi mengenakan pakaian adat Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. 

Sedangkan Ma'ruf mengenakan pakaian adat Melayu. Upacara penurunan bendera berjalan lancar. Tim Merauke melakukan tugasnya dengan baik. Tim ini terdiri dari tiga anggota pengibar bendera pusaka. Pembawa bendera merah putih dalam tim ini adalah Sylvia Kartika Putri, siswa dari SMA Swasta 1-4 Pematang Siantar, Sumatera Utara. 

Namanya terpilih kembali menjadi Paskibraka 2020 setelah sebelumnya menjabat sebagai pembawa baki bendera cadangan tahun lalu. Anggota lain yang bertugas menurunkan Bendera Merah Putih adalah Sudrajat Prawijaya dari Bengkulu. Siswa SMAN 4 Renjang Lebon ini ditugaskan sebagai komandan sekaligus penyebar bendera. 

Lalu ada Muhammad Asri Maulana dari Kalimantan Selatan. Siswa SMAN I Kandangan kelahiran Januari 2003 ini pernah menjabat sebagai pengibar bendera. Sedangkan komandan upacara siang ini adalah Kombes Pol Christ Reinhard Pusung, S.I.K. Saat ini menjabat sebagai Kasatgaswil Densus 88 AT Polri. link alternatif sbobet

Sementara Brigjen TNI Syafruddin kembali menjabat sebagai Perwira Upacara sore ini. Lulus Akademi Militer tahun 1989 dan saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Garnisun Tetap Jakarta I. Seperti pagi tadi, upacara penurunan bendera sore ini masih digelar dengan peserta dan pengurus yang terbatas akibat Covid-19. pandemi. Namun, pejabat dan masyarakat bisa mengikuti upacara secara virtual.

Read More

HUT ke-75 RI, Hamzah Haz Ajak Masyarakat Implementasikan Nilai-nilai Pancasila

Wakil Presiden Republik Indonesia yang kesembilan, Hamzah Haz, mengajak segenap komponen bangsa untuk benar-benar menerapkan semua nilai yang ada dalam Pancasila. sbobet

Undangan tersebut disampaikan Hamzah Haz saat memberikan testimoni di acara HUT ke-75 Republik Indonesia yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/8/2020).

“(Pancasila) sudah lengkap. Asalkan dilaksanakan dengan baik, insyaallah Allah SWT akan membantu,” kata Hamzah Haz. Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini mengatakan bahwa sebagai falsafah, Pancasila bersifat final.

Sebab, dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang mengajarkan hubungan vertikal dan horizontal. "Dalam Islam namanya hablumminallah dan hablumminannas," katanya.

Salah satunya, katanya, adalah Sila Pertama yang berbunyi Satu Ketuhanan. Menurutnya, makna sila tersebut adalah hubungan vertikal atau hablumminallah. "Empat sila lainnya adalah hubungan kita dengan masyarakat," katanya. link alternatif sbobet

Read More

Sekolah ke Singapura, Grace Natalie Tunjuk Giring Ganesha Jadi Plt Ketua Umum PSI

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menunjuk Giring Ganesha sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum partai. Penunjukan Giring dilakukan karena Grace akan menempuh studi S2-nya di Singapura. sbobet

“Iya betul (Giring diangkat sebagai Plt Ketua PSI), selama saya kuliah S2 di Lee Kuan Yew School of Public Policy, NUS,” ujar Grace.

Grace Natalie menuturkan, masa studi yang didapatnya di sekolah itu selama satu tahun. Dengan demikian, masa Giring akan menjadi penjabat ketua PSI dan akan berlangsung selama ia menempuh pendidikan.

Grace pun membeberkan alasan mengapa dirinya menunjuk mantan vokalis band Nidji itu sebagai ketua akting. Ia menilai sosok Giring bisa mewakili anak muda yang kreatif.

Pengalaman bertarung bersama di PSI selama beberapa tahun terakhir menjadi pertimbangan. Bro Giring juga bisa mewakili anak muda yang kreatif, ”tandasnya. link alternatif sbobet

Bersamaan dengan pengangkatan Giring sebagai Pejabat Pejabat, media sosial juga dimeriahkan dengan foto-foto Giring yang digadang-gadang bakal menjadi capres tahun 2024 di banyak baliho. Namun, menanggapi hal tersebut, Grace enggan mengungkapkannya. Dia berkata akan ada waktu yang tepat untuk menjelaskan hal ini.

Read More

Kemendagri: Dukcapil Tak Mau Beratkan Tugas RT/RW

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya saat ini tidak ingin membebani tugas RT / RW dengan melayani administrasi kependudukan masyarakat. sbobet

Hal tersebut disampaikan Zudan pada Dukcapil Sambut Masyarakat dalam rangka HUT RI ke-75 secara online, Senin (17/8/2020).

Ia menanggapi pertanyaan warga yang bandel dalam menangani masalah administrasi kependudukan. “Sekarang kita meringankan tugas RT, dukcapil tidak mau membebani tugas RT / RW karena tidak menjalankan administrasi kependudukan karena tugasnya lebih banyak tugas sosial, kemasyarakatan dan persahabatan,” kata Zudan.

Oleh karena itu, jika ada warga yang datang ke RT / RW, kata dia, sebaiknya datang untuk tujuan silaturahmi. Pasalnya, pihaknya ingin memberikan langkah mudah bagi RT / RW dalam menjalankan pengelolaan administrasi kemasyarakatan. link alternatif sbobet

“Tugas pokok mereka (RT / RW) menjaga kerukunan sosial, karena mereka rukun dengan warga dan tetangga. Administrasi kependudukan, biar Dukcapil yang menanganinya,” kata Zudan.

Read More

Selain Bom Molotov, Polisi Sita Bendera Anarko dari Gerombolan yang Ingin Susupi Demo di DPR

Polda Metro Jaya menahan delapan dari ratusan orang yang ditangkap saat hendak mengikuti aksi demo RUU Omnibus Law Cipta Kerja di sekitar Gedung DPR / MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2020). sbobet

Kedelapan orang tersebut diduga sebagai penyusup yang ingin membuat keributan karena kedapatan membawa senjata tajam, bom molotov, dan ketapel. Bahkan, polisi juga mendapat bendera anarko dari salah satunya. "Memang mereka ingin kerusuhan. Bahkan ada pengibaran bendera anarko," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan, Jumat (14/8/2020).

Saat ini, polisi masih menyelidiki keterkaitan delapan orang yang ditangkap di tengah aksi unjuk rasa di sekitar Gedung DPR. “Kami masih menyelidiki delapan orang tersebut,” ujarnya. Sebelumnya, polisi telah menangkap ratusan tersangka penyusup yang ingin mengikuti aksi unjuk rasa di sekitar gedung DPR / MPR. sbobet login

Sejumlah orang ditangkap saat polisi melakukan penggerebekan atas kedatangan massa yang hendak menggelar aksi. Dari ratusan orang tersebut, kini sebagian besar sudah dipulangkan. Namun, delapan di antaranya masih ditahan karena unsur pidana membawa sajam, bom molotov, dan ketapel. Delapan orang yang ditangkap tersebut umumnya masih berusia muda dan belum berstatus pelajar atau pekerja.

Read More

Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penerapan omnibus law RUU Perpajakan diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Selain itu, omnibus law juga diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi dan daya saing nasional.

“Penerapan tax omnibus law diharapkan mampu mendongkrak investasi dan daya saing nasional, mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, dan memacu transformasi ekonomi,” kata Jokowi dalam pidato penyampaian pernyataan pemerintah tentang RUU APBN. (RAPBN). 2021 di Gedung DPR / MPR, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Selain omnibus law RUU Perpajakan, kata dia, pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur juga diharapkan dapat mendorong hal-hal tersebut. sbobet

Jokowi mengatakan, penerapan omnibus law merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan perpajakan. “Dari sisi perpajakan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk memperluas basis perpajakan serta meningkatkan tata kelola dan administrasi perpajakan,” ujarnya.

Tujuannya untuk menambah dan menggali potensi sumber pendapatan. RUU Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Ekonomi atau omnibus law pada RUU Perpajakan sudah selesai.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, pihaknya telah mengajukan draf omnibus law tentang perpajakan, naskah akademik, dan surat presiden (surpres) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berdasarkan teks akademik resmi omnibus law RUU Perpajakan, seperti dikutip dari Kontan.co.id, ada sembilan undang-undang (UU) yang masuk dalam pembahasan.

Jumlah undang-undang meningkat sejak Sri Mulyani pertama kali mengumumkan bahwa RUU sapu hanya terdiri dari tiga undang-undang pada akhir September 2019. Kemudian, meningkat menjadi enam undang-undang lagi pada November tahun lalu. Sembilan undang-undang dalam RUU omnibus law pajak tersebut adalah: link alternatif sbobet

1. UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) 

2. UU Pajak Penghasilan (PPh) 

3. UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

4. UU Kepabeanan 

5. UU Cukai 

6. UU Informasi dan Transaksi Elektronik 

7. UU Penanaman Modal 

8. UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) 

9. UU Pemerintah Daerah

Read More

Rangkuman Pidato Jokowi: Dari Membajak Krisis hingga Mereka yang Paling Agamis.

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan dengan suasana berbeda tahun ini. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ruang sidang di Kompleks Parlemen, Jumat (14/8/2020), tidak lagi diisi oleh anggota DPR dan tamu undangan lainnya.

Jumlah anggota DPR dan tamu yang hadir secara fisik dibatasi agar bisa menjaga jarak. Lebih banyak anggota DPR dan tamu yang menyaksikan acara tahunan tersebut secara virtual.

Semua itu tak lain adalah pandemi Covid-19. Pidato kenegaraan Presiden Jokowi pun tak jauh-jauh dari menangani pandemi. Berikut ringkasannya: sbobet

Sentuh kursi kosong

Di awal pidatonya, Presiden Jokowi langsung menyinggung soal jumlah kursi kosong di ruang sidang. “Seharusnya, semua kursi di ruang sidang ini sudah terisi penuh, tanpa ada satupun kursi yang kosong. Semestinya, sejak dua pekan lalu, berbagai lomba dan keramaian penuh kemeriahan, digelar karnaval perayaan hari kemerdekaan, menyelimuti suasana bulan kemerdekaan. 75 tahun kemerdekaan Indonesia, ”ujarnya.

Namun, segala sesuatu yang telah direncanakan harus berubah total karena efek pandemi Covid-19. Namun, Jokowi mengingatkan, semua itu jangan sampai menghilangkan rasa syukurnya dalam memperingati 75 tahun kemerdekaan Indonesia.

Seluruh dunia terdampak 

Presiden Jokowi mengatakan 215 negara tanpa terkecuali menghadapi masa-masa sulit di tengah pandemi Covid-19.

Mengutip WHO, per 13 Agustus tercatat lebih dari 20,4 juta kasus di seluruh dunia, dengan jumlah kematian di dunia sebanyak 744.000 orang. “Semua negara, negara miskin, negara berkembang, termasuk negara maju, semuanya mengalami kemunduran akibat terpaan Covid-19,” ujarnya.

Krisis ekonomi dunia juga merupakan yang terparah dalam sejarah. Pada triwulan pertama tahun 2020, pertumbuhan ekonomi negara kita masih ditambah 2,97 persen, tetapi pada triwulan kedua kita minus 5,32 persen. Perekonomian negara maju bahkan minus belasan persen, hingga minus 17-20 persen.

Bajak momentum krisis 

Namun, Presiden Jokowi justru menilai kemerosotan banyak negara besar tersebut bisa menjadi peluang dan momentum bagi kita untuk mengejar ketertinggalan

Ibarat komputer, Presiden Jokowi mengatakan bahwa perekonomian semua negara saat ini sedang macet. Semua negara harus menjalani proses shutdown komputer singkat, harus restart, harus reboot. "Dan semua negara memiliki kesempatan untuk mengatur ulang semua sistem mereka," katanya.

Presiden Jokowi menyambut hangat seruan para ulama, tokoh agama, dan tokoh budaya untuk menjadikan momentum bencana pandemi ini sebagai kebangkitan baru. Kebangkitan untuk mengambil lompatan besar. Ia menilai inilah saatnya Indonesia secara fundamental memperbaiki diri, melakukan transformasi besar-besaran, melakukan grand strategy. Strategi utama di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, budaya, termasuk kesehatan dan pendidikan.

“Jangan sia-siakan hikmah yang diberikan krisis. Jangan sampai krisis menghasilkan kemunduran. Malah kita harus membajak momentum krisis ini untuk membuat lompatan kemajuan,” ujarnya.

Langkah tangani krisis 

Presiden Jokowi kemudian memaparkan sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi krisis kesehatan. Pertama, pemerintah mengevakuasi WNI dari kawasan pandemi Covid-19 di China. Kemudian, pemerintah menyiapkan rumah sakit, rumah isolasi, obat-obatan, alat kesehatan, dan tata tertib kesehatan. Semuanya harus cepat selesai, dalam waktu yang sangat singkat, kata Presiden Jokowi.

Ketika krisis kesehatan berdampak pada perekonomian nasional, Indonesia juga bergerak cepat. Pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat melalui bantuan sembako, bantuan tunai, subsidi dan diskon tarif listrik, BLT Desa, dan subsidi gaji.

Selain itu juga membantu UMKM untuk memperoleh restrukturisasi kredit, memperoleh bantuan produktif berupa bantuan modal darurat, dan membantu pembelian produknya. Kemudian membantu pekerja yang menjadi korban PHK, antara lain melalui bantuan sosial dan kartu pra kerja.

Sesuatu yang tidak mudah. ​​Sesuatu yang tidak mudah, kata Presiden Jokowi. Untuk itu, pemerintah cepat melakukan perubahan formula program. Menyesuaikan program kerja dengan situasi saat ini.

Alokasikan kembali anggaran dalam waktu singkat. Menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, yang kemudian disetujui DPR menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

Terima kasih ke tenaga kesehatan

Presiden Jokowi mengatakan, perjuangan menghambat penyebaran Covid-19, mengobati orang sakit, dan mencegah kematian memang luar biasa.

Atas nama rakyat, bangsa dan negara, Presiden Jokowi menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para dokter, perawat, dan seluruh petugas di rumah sakit tersebut. Juga personel di laboratorium, di klinik kesehatan, dan di rumah isolasi.

Tak ketinggalan, Presiden Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada tokoh masyarakat, relawan, awak media, aparat TNI dan Polri, PNS di tingkat pusat dan daerah. Ia mengatakan, dengan adanya peristiwa pandemi ini, reformasi mendasar di bidang kesehatan harus kita percepat.

Orientasi pencegahan penyakit dan gaya hidup sehat harus diprioritaskan. Penguatan kapasitas SDM, pembangunan rumah sakit dan puskesmas, serta industri obat dan alat kesehatan harus diutamakan. “Kita harus meningkatkan ketahanan dan kapasitas pelayanan kesehatan secara besar-besaran,” kata Presiden Jokowi. link alternatif sbobet

Pangan dan energi 

Selain bidang kesehatan, Presiden Jokowi juga menyinggung soal pangan dan energi. Menurut dia, efisiensi produksi pangan, peningkatan nilai tambah bagi petani, penguatan koperasi, dan metode korporasi petani akan terus ditingkatkan. “Sedang dibangun food estate atau lumbung untuk memperkuat cadangan pangan nasional,” kata Presiden Jokowi.

Saat ini food estate sedang dikembangkan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, dan nantinya akan dilakukan di beberapa daerah lainnya, yang merupakan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sebagai pemilik lahan dan sebagai pekerja. Upaya besar juga telah dilakukan dan sedang dilakukan untuk membangun kemandirian energi.

Pada 2019, Indonesia berhasil memproduksi dan menggunakan 20 persen biodiesel (B20). Dan, tahun ini dimulai dengan B30, sehingga bisa menurunkan nilai impor minyak di 2019.

Pertamina bekerja sama dengan para peneliti juga berhasil menciptakan katalisator untuk pembuatan D100 yang merupakan bahan bakar solar yang 100 persen berbahan dasar minyak sawit. “Ini akan menyerap sedikitnya satu juta ton minyak sawit yang diproduksi petani dengan kapasitas produksi 20.000 barel per hari,” kata Jokowi.

Hilirisasi bahan baku lainnya juga terus dilakukan secara besar-besaran, misalnya batubara diolah menjadi methanol dan gas. Bijih nikel juga dapat diolah menjadi besi nikel, pelat baja tahan karat, lembaran baja, dan dikembangkan menjadi bahan utama baterai litium.

Investasi dan tenaga kerja 

Prinsip yang sama, lanjut Presiden Jokowi, juga digunakan dalam pengembangan kawasan industri lainnya, termasuk super pengembangan koridor ekonomi pantai utara Jawa.

Kawasan Industri Batang dan Subang-Majalengka yang dikembangkan dalam waktu singkat, dirancang untuk dapat menarik investasi berkualitas, yang bersinergi dengan UMKM kita, yang memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian nasional, serta menyerap banyak pekerja.

Kawasan industri serupa juga akan dibangun di berbagai daerah di seluruh Indonesia yang senantiasa bersinergi dengan wirausaha masyarakat dan UMKM, untuk memberikan kesempatan kerja bagi generasi muda yang menganggur, dan meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok tanah air.

Oleh karena itu, kita harus membangun ekosistem nasional yang kondusif bagi perluasan kesempatan kerja yang berkualitas. Kami harus melakukan pengaturan regulasi.

Peraturan yang tumpang tindih, yang rumit, yang menjebak semua pihak yang berisiko, harus kita selesaikan, katanya. Semua ini didedikasikan untuk ekonomi nasional yang adil.

Untuk kepentingan mereka yang telah bekerja, untuk kepentingan mereka yang sedang mencari pekerjaan, untuk mengentaskan kemiskinan dengan memberikan kesempatan kerja yang berkualitas seluas-luasnya. "Kami ingin semua orang bekerja. Kami ingin semua orang sejahtera," katanya.

Hukum dan demokrasi 

Presiden Jokowi menegaskan, di era pandemi Covid-19, seluruh komponen bangsa harus bekerja cepat dan luwes untuk mengatasi berbagai dampak yang muncul. Namun, ia menegaskan, kerja cepat bukan berarti mengabaikan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan prinsip demokrasi.

Fleksibilitas tinggi dan birokrasi yang sederhana tidak dapat dipertukarkan dengan kepastian hukum, antikorupsi dan demokrasi, kata Presiden Jokowi.

Menurutnya, semua kebijakan harus mengedepankan perlindungan ramah lingkungan dan hak asasi manusia. Kecepatan dan presisi tidak sama dengan kecerobohan dan kesewenang-wenangan. Ia menegaskan, pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan harus ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan dan efisien.

"Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," katanya. Penegakan nilai-nilai demokrasi juga tidak bisa ditawar. Demokrasi harus terus berjalan dengan baik, tanpa mengganggu kecepatan kerja dan kepastian hukum, serta budaya luhur bangsa Indonesia.

“Agenda Pilkada 2020 harus tetap dilanjutkan dengan disiplin yang tinggi dalam melaksanakan protokol kesehatan,” ujarnya. Presiden Jokowi juga menginginkan semua platform teknologi mendukung transformasi kemajuan bangsa. Peran media digital yang saat ini sangat besar harus diarahkan untuk membangun nilai kemanusiaan dan kebangsaan.

“Tingkah laku media jangan dikendalikan untuk mendulang klik dan mengumpulkan jumlah like, tapi harus didorong untuk mengakumulasi kontribusi bagi kemanusiaan dan kepentingan bangsa,” ujarnya.

Presiden Jokowi mengatakan demokrasi memang menjamin kebebasan, tapi kebebasan yang menghargai hak orang lain. Jangan biarkan ada yang merasa paling benar, dan orang lain disalahkan. "Jangan menjadi diri sendiri yang paling religius. Tidak ada yang paling merasakan Pancasila itu sendiri," katanya.

25 tahun lagi

Menutup sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan masih banyak langkah besar yang harus dilakukan Indonesia. Masih tersisa 25 tahun lagi untuk kita mempersiapkan satu abad kemerdekaan Indonesia, untuk membangun Indonesia yang kita cita-citakan.

Target saat ini bukan hanya untuk lepas dari pandemi, bukan sekedar keluar dari krisis. Langkah kita adalah melakukan lompatan besar untuk memanfaatkan momentum krisis yang sedang terjadi. Krisis memberikan momentum untuk mengejar ketertinggalan, melakukan lompatan transformasi besar, dengan melakukan grand strategy. sbobet indonesia

Ia kembali mengajak semua pihak untuk bersama-sama membajak momentum krisis. “Kita harus membajak momentum krisis ini. Kita harus memanfaatkan momentum ini secara simultan dan simultan. Menyamakan Indonesia dengan negara-negara maju. Membuat Indonesia maju yang kita cita-citakan,” ujar Presiden Jokowi.

Read More

KPK Akan Ikuti Gelar Perkara Kasus Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan ikut menyodorkan judul perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait pencabutan red notice Djoko Tjandra, Jumat (14/8/2020) besok.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, KPK sudah menerima surat undangan dari Bareskrim Polri dan akan mengirimkan pejabat di Deputi Penindakan untuk ikut memperjuangkan judul perkara. “Insya Allah KPK telah menunjuk pejabat di deputi kejaksaan untuk hadir dalam judul perkara,” kata Nawawi, Rabu (12/8/2020) malam. sbobet

Nawawi juga mengapresiasi transparansi dan keterbukaan Polri dalam menangani kasus pelarian Djoko Tjandra, sehingga tidak meragukan keseriusan Polri dalam menangani kasus tersebut. Nawawi pun menyambut baik keterbukaan Bareskrim Polri yang mengundang KPK untuk hadir dalam judul perkara. “Model kinerja seperti ini sangat baik dalam meningkatkan sinergi, koordinasi dan pengawasan antar lembaga pemberantasan korupsi,” kata Nawawi.

Sebelumnya diberitakan, Bareskrim Polri akan melakukan gugatan perkara untuk menetapkan tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pencabutan red notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra pada Jumat (14/8/2020) besok.

Ketua Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Lisyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya juga mengundang KPK untuk menghadiri judul perkara tersebut. “Dengan mengundang rekan-rekan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berpartisipasi langsung dalam proses pelaksanaan perkara penetapan tersangka,” kata Listyo, Jumat (7/8/2020). sbobet indonesia

Diketahui, kasus dugaan korupsi baru-baru ini ditingkatkan ke tahap penyidikan pada Rabu (5/8/2020). Sebelum menaikkan status perkara menjadi penyidikan, Bareskrim sudah meminta keterangan 15 saksi. Selain itu, Bareskrim juga telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana terkait kasus tersebut.

Read More

ICW: Pengusutan Kasus Djoko Tjandra Belum Tuntas

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengapresiasi langkah Polri yang pada akhirnya menaikkan status penyidikan kasus korupsi dalam kasus pelarian Djoko Tjandra. Namun, ICW menilai, masih ada sejumlah hal yang belum tuntas yang harus diusut polisi dan kejaksaan. sbobet

Dalam hal ini, ICW setidaknya membaginya menjadi tiga cluster waktu. “Jika mengikuti alur penyampaian Kabareskrim, berikut hal-hal penting yang harus diusut tuntas oleh Kepolisian dan Kejaksaan Agung,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Sabtu (15/8/2020). Cluster pertama terjadi pada periode 2008-2009. Menurut Kurnia, penegak hukum perlu mengusut dugaan adanya oknum yang membocorkan putusan PK atas nama Djoko Tjandra pada 2009.

Sebab, Djoko Tjandra ditengarai kabur ke luar negeri setelah putusan bocor sebelum dibacakan. “Jika ditemukan, maka aparat penegak hukum dapat mendakwa pelaku dengan dugaan Pasal 21 UU Tipikor terkait dengan menghalangi keadilan atau menghambat proses hukum,” kata Kurnia.

Gugus kedua, yakni di penghujung 2019, terkait dugaan suap jaksa Pinangki Sirna Malasari. Meski JPU Pinangki telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, Kurnia menilai ada empat hal lagi yang harus segera dilakukan Kejaksaan.

“Pertama, siapa pemberi suap? Karena korupsi tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu orang. Apakah dana yang diterima Pinangki dinikmati sendiri atau ada pejabat tinggi Kejaksaan Agung yang juga menerima bagian? " dia cerah.

Lebih lanjut, ia juga mempertanyakan apakah Jaksa Pinangki ada hubungan dengan siapa pun di Mahkamah Agung. Sehingga bisa menjanjikan akan memberikan bantuan berupa fatwa kepada Djoko Tjandra. Jika demikian, menurut Kurnia, kejaksaan juga harus mengusutnya.

“Kejaksaan juga harus menyelidiki apakah ada jaksa tingkat tinggi yang pernah bekerja dengan Pinangki dan benar-benar mengetahui tindakan orang yang bersangkutan tetapi belum mengambil tindakan apa pun,” lanjutnya. Cluster ketiga terkait dengan penghapusan red notices dan penerbitan dokumen perjalanan palsu.

Kurnia menilai polisi harus mengembangkan kasus ini, terutama kasus petinggi polisi lainnya yang membantu kelancaran pelarian Djoko Tjandra. Kemudian, polisi juga perlu memeriksa apakah ada orang atau petinggi imigrasi yang terlibat dalam pelarian Djoko Tjandra.

“Karena diketahui red notice Djoko Tjandra di Imigrasi sudah dihapus. Dalam konteks ini yang perlu diperhatikan bahwa Dirjen Imigrasi Jhony Ginting sebelumnya adalah jaksa, tentunya yang bersangkutan harus mengetahui bahwa Djoko Tjandra adalah buron dari Kejaksaan yang belum tertangkap, ”ujarnya. Kurnia.

Selain itu, Kurnia juga meminta KPK untuk aktif menjalankan fungsi koordinasi dan pengawasan penyidikan kasus korupsi, baik yang dilakukan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan. Jika ada indikasi memperlambat proses penyidikan atau melindungi individu tertentu, maka berdasarkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga anti-rasuah berhak mengambil alih penanganan kasus tersebut. Kabarnya, Bareskrim Polri menetapkan Joko Soegiarto Tjandra sebagai tersangka dalam dua kasus.

Pertama, polisi menetapkan Djoko sebagai tersangka kasus korupsi terkait pencabutan red note atas namanya.

Dalam perkara ini, Djoko Tjandra diancam dengan pasal 5 ayat 1, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP. Selain itu, polisi juga menetapkan seseorang berinisial TS sebagai tersangka pemberi suap.

Kemudian, dua tersangka lainnya adalah Brigjen Pol Prasetijo Utomo dan seseorang berinisial NB yang diduga sebagai penerima. Kasus kedua, Djoko ditetapkan sebagai tersangka terkait dokumen perjalanan palsu yang digunakan dalam pelariannya. Djoko dicurigai Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP, Pasal 426 KUHP, dan Pasal 221 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dalam kasus pelarian Djoko Tjandra yang ditangani Dittipidum Bareskrim Polri, penyidik ​​telah menetapkan dua tersangka. link sbobet

Pertama, Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo yang telah mengeluarkan surat keterangan perjalanan dan diduga terlibat dalam penerbitan surat keterangan sehat untuk Djoko Tjandra. Selain itu, penyidik ​​telah menetapkan Anita Kolopaking sebagai tersangka. Anita adalah kuasa hukum atau kuasa hukum Djoko, terpidana pengalihan hak penagihan Bank Bali, saat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Juni 2020.

Read More

Porli Membagi Peristiwa Kasus Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Bareskrim Polri membagi peristiwa terkait Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra menjadi tiga cluster. Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan, hal itu diputuskan setelah pihaknya melakukan judul perkara yang juga dihadiri Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gugus acara pertama terjadi pada 2008-2009. Namun, itu tidak lagi terkait dengan acara yang dimaksud. "Yang pertama cluster pada 2008-2009, di mana ada informasi yang akan kita telaah bersama terkait dugaan aparat saat itu," kata Listyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (14/8/2020). sbobet

Kemudian, klaster kedua terkait pertemuan Djoko Tjandra dengan Kuasa Hukum Pinangki Sirna Malasari dengan seorang lainnya pada November 2019. Menurut dia, pertemuan itu terkait dengan permintaan peninjauan kembali (PK) yang diajukan Djoko Tjandra.

“Dimana ada kejadian terkait pertemuan kakak-beradik Djoko Tjandra, Kakak P, dan Kakak ANT, terkait rencana penyusunan fatwa dan proses reviewnya,” ucapnya. Bareskrim menyerahkan kasus tersebut ke Kejaksaan Agung, yang saat ini sedang menyelidiki kasus tersebut.

Cluster terakhir adalah penghapusan red notice Djoko Tjandra dan pembuatan dokumen perjalanan palsu. Judul kasus yang dilakukan hari ini juga terkait dengan dua kasus di mana Bareskrim ditetapkan sebagai tersangka baru.

Selanjutnya, Bareskrim akan terus bekerja sama dengan KPK dalam menangani kasus seputar Djoko Tjandra. “Proses selanjutnya kami akan terus bekerja sama dengan KPK dalam bentuk pengawasan dan koordinasi sebagai wujud transparansi kami menuju rumah dan kami serius dalam menyelesaikannya.

Direktorat Tindak Pidana Korupsi, Bareskrim Polri yang menjalin empati dalam kasus dugaan korupsi terkait pemberitahuan atas namanya. Djoko Tjandra dan seseorang berinisial TS diduga melakukan suap. agen sbobet

Kemudian Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo dan NB ditetapkan sebagai tersangka dan diduga menerima suap. Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka terkait dokumen perjalanan palsu Djoko Tjandra. Salah satunya adalah Djoko Tjandra sendiri.

Penyidik ​​juga menetapkan Prasetijo sebagai tersangka. Dialah yang mengeluarkan dokumen perjalanan palsu dan diduga terlibat dalam penyusunan akta kesehatan Djoko Tjandra.

Selain itu, penyidik ​​telah menetapkan Anita Kolopaking sebagai tersangka. Anita adalah kuasa hukum Djoko, terpidana pengalihan hak penagihan Bank Bali, saat mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Juni 2020.

Read More

Untuk Kesekian Kalinya Prabowo Menjadi Pemimpin Partai Gerinda

Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar Partai Gerindra di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (8/8/2020) kemarin, menegaskan kembali Prabowo Subianto sebagai ketua dan ketua dewan pengawas partai.

Sidang KLB yang dipimpin Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menunjuk Prabowo sebagai ketua umum partai berlambang kepala Garuda periode 2020-2025.

“Atas nama Ketua Sidang Kongres Luar Biasa, kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan mengucap syukur serta do'a kepada Pak Prabowo Subianto untuk membimbing kami kembali selama lima tahun,” kata Muzani dalam video yang diterima kbpindonesia88.blogspot.com dari Pengurus DPP Partai Gerindra. sbobet

Calon tunggal

Sebelum terpilih kembali sebagai ketua umum, Prabowo ditunjuk sebagai calon tunggal dalam kongres tersebut. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade, keputusan itu diambil dalam rapat pimpinan daerah yang digelar di seluruh provinsi di Indonesia Februari lalu.

"Dalam rapimda tersebut, 34 provinsi telah mengirimkan surat mendukung Pak Prabowo untuk kembali menjadi Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina," kata Andre seperti dikutip Antara, Sabtu.

Setelah itu, DPP Partai Gerindra menggelar rapat virtual pimpinan nasional pada 4 Juni 2020. Andre menyatakan, 34 DPD seluruh Indonesia sepakat menggelar RUPS Luar Biasa untuk mengangkat kembali Prabowo sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina. . Melihat aspirasi tersebut, Muzani kemudian mengirimkan surat kepada Prabowo untuk mengadakan KLB.

Ketua Dewan Pembina, Pak Prabowo setuju. Akhirnya DPP mengeluarkan surat keputusan pelaksanaan KLB yang akan dilaksanakan pada Sabtu, 8 Agustus hari ini, katanya.

Agenda KLB kemarin terdiri dari lima sesi pleno. Sidang paripurna pertama adalah pengesahan agenda sidang, pemilihan dan pengesahan pimpinan sidang, serta pengesahan aturan sidang. Sidang paripurna kedua untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban DPP (LPJ) yang disampaikan Prabowo, selanjutnya DPD Partai Gerindra akan menjawab atau menyampaikan pendapatnya terkait LPJ DPP.

Pleno ketiga pemilihan Ketua Umum DPP Partai Gerindra periode 2020-2025 dengan terlebih dahulu mendengarkan risalah Munas pada 4 Juli, bahwa Prabowo Subianto ditetapkan sebagai calon tunggal. “Tidak ada nama lain yang diusulkan. Nanti dibacakan, lalu pendapat Pak Prabowo terima atau tidak. Kalau diterima alhamdulillah. Kami akan angkat dia sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina. 2

Pleno berikutnya adalah mendengarkan pidato dari ketua dan ketua dewan direksi terpilih. Terakhir, pleno yang berisi agenda membahas rekomendasi dan keputusan.

Pesan Prabowo 

Sementara itu, setelah dilantik kembali sebagai ketua umum, Prabowo mengaku siap memperluas amanah yang diberikan. “Kalau memang itu permintaan Kongres Luar Biasa ini, saya akan menyatakan siap menerimanya,” kata Prabowo.

Menteri Pertahanan mengaku cukup bangga dengan militansi kader Gerindra. Ia menuturkan, saat berdiri pada 2008 lalu, tak sedikit pihak yang awalnya meremehkan Gerindra. Namun, menurutnya, kader Gerindra menjawab keraguan tersebut dengan menunjukkan sikap pantang menyerah.

"Kalau saya lihat tampang Anda, 12 tahun lalu kita dianggap remeh. Dulu orang bilang, Gerindra itu apa, Gerindri ya?" Kata Prabowo. “Tapi dengan semangat rawe-rawe rantas malang putung, dengan semangat pantang menyerah, dengan semangat riang, dengan optimis akan kita lanjutkan,” imbuhnya.

Ia menambahkan, sebelum diadakannya pemilihan umum atau pemilu, biasanya banyak partai mulai bermunculan. Namun, sedikit dari apa yang muncul kemudian menghilang. link alternatif sbobet

Namun, ini berbeda dengan Gerindra yang telah berpartisipasi dalam kancah politik Tanah Air selama lebih dari satu dekade. “Ada party yang muncul banyak, cepat lenyap juga. Party kita solid.

Lahir mendadak, kita bangun cepat, dengan pembinaan dari bawah tapi juga ke arah yang jelas, ”kata Prabowo. Meski begitu, dia mengingatkan agar kader Gerindra tidak sombong. Ia juga berharap agar kader Gerindra tidak menjadi politisi biasa.

Setiap kader harus memiliki kesadaran untuk membangun Indonesia secara tepat, baik di legislatif maupun eksekutif. “Saya berharap dari awal kita tidak akan menjadi partai biasa. Anda tidak bisa menjadi politisi biasa, Anda memenangkan kursi politik (harus) benar. Harus. Eksekutif, legislatif. Untuk melakukan perubahan demi perbaikan nasib rakyat, guna membangun kekuatan bangsa Indonesia, ”pungkas Prabowo.

Read More

Tidak Berkenan Terima Tamu dari Luar, Ponpes Sempon Wonogiri

Pondok Pesantren Al Amanah yang terletak di Sempon, Desa Pandeyan, Kecamatan Jatisrono, Wonogiri, belum menerima tamu dari luar. “Setelah dinyatakan sembuh, semua pintu akses telah dibuka dan semua orang dapat beraktivitas seperti biasa. sbobet

Hanya saja kami belum menerima tamu, ”kata Ketua Yayasan Al Amanah Pondok Sempon, Mubarok saat dihubungi kbpindonesia88.blogspot.com, Rabu (5/8/2020) malam. Larangan sementara menerima tamu juga disampaikan ke unit yayasan setelah puluhan penghuni pondok terinfeksi Covid-19. Aturan itu diterapkan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. “Kedepannya kita harus hati-hati dalam menerima tamu,” jelas Mubarok.

Setelah dinyatakan sembuh, seluruh penghuni penginapan dituntut lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Apalagi, kata Mubarok, hingga saat ini obat Covid-19 belum ditemukan. “Cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak menjadi kewajiban seluruh penghuni pondok,” ujarnya. Sementara itu, pengasuh cottage dalam kondisi sehat setelah sembuh dari Covid-19. Perawatan pengasuh pondok sempon membutuhkan waktu yang cukup lama karena mengidap penyakit jantung. link alternatif sbobet

Hingga dinyatakan sembuh, belum diketahui di mana pengasuh Ponpes Sempon terjangkit Covid-19.

Namun, sebelum tertular Covid-19, penjaga cottage kerap menerima tamu dari luar. Sebelumnya, sebanyak 36 santri Pondok Pesantren Sempon Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah yang dinyatakan positif COVID-19 dinyatakan sembuh setelah menjalani isolasi mandiri selama dua pekan.

Tak hanya itu, pengasuh cottage bersama istri dan keluarganya juga sudah dinyatakan sembuh. Bupati Wonogiri Joko Sutopo menyatakan seluruh warga Pondok Sempon yang dinyatakan positif sudah sembuh setelah hasil swab test menunjukkan hasil negatif. Namun, penghuni penginapan belum diizinkan keluar sampai kasus Covid-19 dinyatakan selesai.

Read More

Positif Kena Corona, 19 Anggota Keluarga Tenaga Medis RSUD Wonogiri

Sebanyak 19 anggota keluarga tenaga medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soediran Mangun Soemarso Wonogiri dipastikan positif mengidap Covid-19. Mereka diduga tertular dari petugas medis rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang sebelumnya sudah dinyatakan terpapar corona. sbobet

Bupati Wonogiri Joko Sutopo yang akrab disapa Jekek saat dihubungi kbpindonesia88.blogspot.com, Minggu (9/8/2020) sore mengatakan, 19 tambahan kasus baru Covid-19 merupakan keluarga tenaga medis yang positif. terkena korona. “Tambahan 19 kasus tersebut merupakan hasil penelusuran cluster ketiga (terakhir) kasus Covid-19 di RSUD Wonogiri,” kata Jekek.

Jekek menuturkan, hasil penelusuran jalur tiga klaster tenaga medis di RSUD Wonogiri sebanyak 88 orang. Dari jumlah itu, setelah dilakukan tes usap, 19 di antaranya dinyatakan positif Covid-19. Jekek menuturkan, sembilan belas keluarga tenaga medis yang terpapar corona semuanya menjalani isolasi mandiri.

Diharapkan dalam waktu dekat semuanya dinyatakan sembuh, mengingat tidak ada yang dinyatakan mengidap penyakit penyerta. Jekek mengungkapkan, sebelumnya ada 588 tenaga medis yang menelusuri kontak dekat di RSUD Wonogiri. Dari jumlah tersebut, 79 tenaga medis rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Wonogiri terpapar virus corona.

"Sisanya semuanya negatif Covid-19," kata Jekek. Ia menambahkan, 79 tenaga medis RSUD Wonogiri yang dinyatakan positif Covid-19 semuanya telah dinyatakan sembuh. Saat ini tenaga medis yang sudah sembuh sudah kembali bekerja di unit pelayanan kesehatan masing-masing. “Seluruh tenaga medis di rumah sakit sudah sembuh karena telah melewati masa inkubasi dan tidak ada keluhan fisik,” kata Jekek. Hingga Minggu (9/8/2020), jumlah kasus positif Covid-19 di Kabupaten Wonogiri mencapai 156 orang. link alternatif sbobet

Rinciannya, 138 sembuh, lima meninggal, sembilan di karantina khusus dan empat dirawat di rumah sakit. Seperti diberitakan sebelumnya, 508 karyawan RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso melakukan tes usap setelah dua tenaga medisnya dinyatakan positif Covid-19. Hasilnya, 79 karyawan yang berasal dari tenaga medis dinyatakan positif Covid-19. “Jadi total tenaga medis RSUD Wonogiri yang dipastikan positif Covid-19 sebanyak 79 orang,” kata Bupati Wonogiri Joko Sutopo kepada kbpindonesia88.blogspot.com, Selasa (4/8/2020).

Read More

Menteri PPPA : Pengesahan RUU PKS Bukti Pemerintah Lindungi Rakyat

 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga mengatakan, upaya percepatan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) merupakan bukti bahwa pemerintah melindungi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, Kementerian PPPA juga akan mendorong RUU PKS untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2021 pada rapat dengan DPR pada Oktober mendatang.

“Urgensi pengesahan RUU PKS tidak bisa ditunda lagi,” kata Bintang, dikutip dari siaran pers Kementerian PPPA, Jumat (7/8/2020). sbobet

Menteri PPPA : Pengesahan RUU PKS Bukti Pemerintah Lindungi Rakyat

“Percepatan pengesahan RUU PKS merupakan bukti nyata upaya memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia dari segala bentuk kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan anak dari kekerasan seksual,” kata Bintang Puspayoga.

Ia yakin, melalui RUU PKS, sistem penghapusan kekerasan seksual yang komprehensif bisa terwujud.

Untuk itu ia pun meminta kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat untuk lebih gencar mendesak agar RUU PKS disahkan.

Bintang menuturkan, kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pola pikir masyarakat luas.

Sistem pencegahan, pemulihan, pengobatan dan rehabilitasi yang sepenuhnya menghapus kekerasan seksual juga diperlukan.

Jadi, RUU PKS menjadi salah satu jawabannya.

“Beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku saat ini mengandung substansi yang sangat baik dalam upaya perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak, namun kekerasan seksual memiliki ciri dan kekhususan yang tidak bisa disamakan dengan tindak pidana lainnya,” ujarnya. sbobet indonesia

Oleh karena itu, kata dia, perlu ada sistem komprehensif yang berperspektif korban.

Hal tersebut dilakukan melalui mekanisme pendampingan khusus bagi korban kekerasan seksual, mulai dari proses penyidikan, penyidikan, persidangan, hingga proses pasca persidangan.

Hal utama adalah membantu korban dalam menghadapi trauma yang dialaminya.

Saat ini DPR RI telah mengeluarkan RUU PKS dari daftar Prolegnas 2020. Hal tersebut menimbulkan berbagai kritik dari berbagai pihak.

Read More

Jokowi Diminta Cabut Keppres Pemecatan Evi Novida, Ini Kata Komisioner KPU

 

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis mengatakan, pihaknya menghormati keputusan seluruh lembaga negara yang terlibat dalam kasus pemberhentian Evi Novida Ginting Manik sebagai komisioner KPU.

Hal tersebut disampaikan Viryan menanggapi keputusan Presiden Joko Widodo yang tidak mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan Perpres Jokowi terkait pemecatan Evi. sbobet

Keputusan tersebut akan segera dicabut Jokowi.

Jokowi Diminta Cabut Keppres Pemecatan Evi Novida, Ini Kata Komisioner KPU

“Prinsipnya KPU Indonesia menghormati setiap keputusan yang diambil lembaga negara, baik itu DKPP (Dewan Kehormatan Pemilu), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), pemerintah, PTUN,” kata Viryan.

Dengan langkah Jokowi, Viryan berharap posisi komisioner KPU RI yang masih kosong bisa terisi kembali.

Ia mengatakan, dengan beban kerja yang saat ini ditanggung oleh KPU, akan lebih mudah jika komisioner KPU terisi secara lengkap.

“Mengenai kekosongan salah satu anggota KPU RI, kami berharap lowongan ini tidak berlangsung lama karena beban kerja dan kondisi sosial seperti sekarang akan lebih terkelola dengan baik jika anggota KPU RI lengkap,” kata Viryan.

Viryan mengatakan, sebelum dipecat, Evi Novida menjabat sebagai Komisioner Bidang Teknis KPU.

Pasca meninggalnya Evi, jabatan tersebut masih lowong dan untuk sementara ditangani oleh Komisioner KPU Hasyim Asy'ari.

Karena itu, menurut Viryan, jika suatu saat Evi resmi dilantik kembali sebagai Komisioner KPU RI, ia tetap akan membawahi divisi yang sama.

“Iya (tetap di posisinya semula, Komisioner Bidang Teknis KPU,” kata Viryan.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo memutuskan tidak mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian Evi Novida Ginting Malik sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum.

“Presiden menghormati dan menghormati keputusan PTUN yang bersangkutan dan telah memutuskan untuk tidak mengajukan banding,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono, Jumat (7/8/2020). sbobet indonesia

Dengan memutuskan tidak naik banding, Presiden akan segera menindaklanjuti keputusan hakim tersebut.

Dini mengatakan, Presiden memutuskan untuk tidak mengajukan banding karena dia mempertimbangkan sifat administratif dari keputusan presiden.

Keputusan Presiden tentang pemberhentian Evi sebagai anggota KPU dikeluarkan Presiden hanya untuk mengesahkan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Jadi substansinya ada di keputusan DKPP, bukan Keputusan Presiden,” kata Dini.

Menurut Dini, Presiden juga menilai PTUN telah memeriksa substansi perkara, termasuk putusan DKPP terhadap Evi.

“Mengingat Perpres bersifat administratif, Presiden melihat tidak ada alasan untuk tidak menerima keputusan PTUN tersebut. Substansi pemberhentian dikembalikan ke DKPP,” ujarnya.

Namun, DKPP menyatakan bahwa keputusan pemberhentian Evi bersifat final dan mengikat. Menurut DKPP, hal itu sesuai dengan UU Pemilu.

Jadi, pencabutan peraturan presiden tersebut dinilai tidak mengubah status pemecatan Evi Novida.

Kasus ini bermula ketika pada pertengahan Maret 2020 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui Putusan Nomor 317/2019 memecat Evi Novida Ginting Manik sebagai Komisioner KPU.

Evi dinilai melanggar kode etik penyelenggara pemilu dalam kasus pencalonan anggota DPRD Provinsi Kalbar untuk Pilkada Kalbar 6 yang melibatkan calon dari Partai Gerindra bernama Hendri Makaluasc.

Menindaklanjuti DKPP Putua, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Nomor 34 / P Tahun 2020 yang secara tidak hormat memberhentikan Evi terhitung sejak 23 Maret 2020.

Namun, Evi kemudian membawa Keputusan Presiden ke PTUN.

Setelah melalui serangkaian persidangan, pada Kamis (23/7/2020) PTUN menyatakan telah mengabulkan gugatan Evi secara keseluruhan.

Melalui putusan tersebut, PTUN memerintahkan Presiden untuk mencabut surat keputusannya terkait pemecatan Evi.

Presiden juga diperintahkan mengembalikan posisi Evi sebagai Komisioner KPU RI periode 2017-2022.

Read More

NU Diminta Tegas pada Suami dan Anak Muslimah dalam Penerapan Protokol Kesehatan

Koordinator Covid Nahdlatul Ulama (Satgas NU) Muhammad Makky Zamzami mengerahkan perempuan Muslim NU untuk mengingatkan keluarganya agar selalu mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Hal itu, kata dia, dilakukan agar penerapan protokol kesehatan menjadi kebiasaan baru di Indonesia.

“Belakangan ini kita sudah menjadi peran Muslimat dan fatayat, sebagai ibu di rumah untuk memanipulasi anak atau mengingatkan suami untuk selalu menggunakan masker saat keluar rumah,” Makky dalam diskusi di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (7/8). / 2020). sbobet

Menurut Makky, ibu rumah tangga adalah sosok paling peduli di rumah.

Karenanya, Muslimah NU diminta untuk selalu bersikap tegas dengan anak atau suaminya terkait protokol kesehatan.

“Di sinilah kita sekarang bergerak agar tidak lupa dan menjadi perilaku atau kebiasaan baru yang bisa diterapkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat agar disiplin menjalankan protokol kesehatan saat pandemi Covid-19.

Selain untuk mencegah penularan, ia menilai hal tersebut penting dalam percepatan penanganan pandemi oleh pemerintah.

“Saya berulang kali mengajak masyarakat untuk menjaga kekebalan dengan rutin berolahraga, makan makanan bergizi,” kata Jokowi seperti dikutip dari siaran pers Biro Media dan Informasi, Sekretariat Presiden, Sabtu (25/7/2020). sbobet asia

“Jangan lupa pakai masker, cuci tangan usai beraktivitas, jangan masuk keramaian, dan jaga jarak. Itu yang terpenting harus kita jaga,” ujarnya.

Presiden menyempatkan diri berolahraga pagi dengan mengayuh sepeda di kawasan Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

Read More

Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan, Istana Minta Masyarakat Tak Resah

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan sanksi atas pelanggaran protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020.

Dia mengatakan Instruksi Presiden dikeluarkan untuk mengekang orang agar mematuhi protokol kesehatan saat beraktivitas. sbobet

Hal itu dilakukan untuk menekan laju penambahan kasus Covid-19 di Indonesia.

Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan, Istana Minta Masyarakat Tak Resah

“Masyarakat tidak perlu khawatir dengan Inpres ini, karena tujuan dari Inpres ini justru untuk menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat,” kata Dini dalam keterangan tertulisnya, Jumat (7/8/2020).

"Sanksi hanya diberikan kepada pihak yang melanggar protokol kesehatan yang telah disosialisasikan dan dijelaskan kepada masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, dalam penerapannya, Inpres tersebut juga memperhatikan kearifan lokal masing-masing, agar kepala daerah bisa menyesuaikan diri dengan budaya lokal.

Dalam Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan kepada seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, Polri, TNI dan pejabat pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Hal tersebut dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas penanganan Covid-19 di seluruh wilayah di Indonesia.

“Melalui Inpres ini diharapkan masyarakat, pelaku usaha, dan pengelola fasilitas umum lebih tertib dan disiplin dalam menjalankan tata tertib kesehatan, seperti memakai masker dan menjaga jarak,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Diantaranya, Inpres mengatur tentang sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Dikutip dari salinan Inpres yang diunggah di situs resmi Sekretariat Negara, Rabu (5/8/2020), melalui Inpres tersebut, Jokowi memerintahkan kepada seluruh gubernur, bupati / walikota untuk menyusun dan menetapkan regulasi guna mencegah Covid-19. .

Peraturan yang dibuat oleh setiap kepala daerah harus memuat sanksi atas pelanggaran penyelenggaraan protokol kesehatan. link alternatif sbobet

Sanksi berlaku untuk pelanggaran yang dilakukan oleh individu, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Sanksi dapat berupa peringatan lisan atau tertulis, pekerjaan sosial, denda administratif, hingga penghentian atau penutupan sementara kegiatan usaha.

Instruksi presiden tersebut ditandatangani Jokowi pada Selasa (4/8/2020) kemarin. Inpres mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan

Read More

Menteri Luar Negeri: 431 WNI Jamaah Tabligh di India Dijatuhi Denda 5.000-10000 Rupee

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan, sebanyak 431 warga negara Indonesia (WNI) Jemaat Tabligh di India sudah mendapatkan putusan pengadilan atas perkara hukum yang didakwakan kepadanya.

Sebanyak 431 WNI diwajibkan membayar denda yang jika dikonversikan ke dalam rupiah, dengan kurs saat ini, sekitar Rp. 977.000-1.95 juta. sbobet

"Sebanyak 431 WNI yang mengajukan plea bargain mendapat putusan pengadilan berupa denda berkisar antara 5.000-10.000 Rupee," kata Retno melalui video teleconference, Jumat (7/8/2020).

Menteri Luar Negeri: 431 WNI Jamaah Tabligh di India Dijatuhi Denda 5.000-10000 Rupee

Selanjutnya perwakilan Indonesia di India akan mendampingi WNI yang telah menerima keputusan dan membayar denda untuk mengurus kepulangannya.

Selain itu, KBRI setempat juga memberikan bantuan hukum kepada lima WNI yang mengajukan pengakuan tidak bersalah.

“5 WNI jemaah tabligh mengajukan tidak mengaku bersalah sehingga proses persidangan akan dilanjutkan. Dalam hal ini KBRI akan terus memberikan bantuan hukum,” ucapnya.

Di sisi lain, terdapat 286 WNI yang berjamaah tabligh di luar kawasan New Delhi yang masih menjalani proses hukum.

Secara keseluruhan, kata Retno, ada 751 WNI yang berjamaah tabligh di India.

Kementerian Luar Negeri mencatat sebanyak 50 WNI lainnya telah dipulangkan ke Tanah Air.

Retno memastikan perwakilan RI terus berupaya memulangkan WNI lainnya.

“Hingga saat ini, pemerintah melalui perwakilan Indonesia di India terus mengupayakan pemulangan 701 jemaah tabligh Indonesia lainnya,” kata Retno.

Dilaporkan ratusan WNI yang tergabung dalam Jamaah Tabligh menjalani proses uji coba maraton di India.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha mengungkapkan, dalam tiga hari, 436 WNI diadili.

"Pada 14 Juli 150 WNI diadili, kemudian 15 Juli 197, dan 16 Juli ada 89 WNI," kata Judha dalam jumpa pers virtual, Jumat (17/7/2020). agen sbobet

Menurut Judha, dalam proses persidangan, dakwaan yang diajukan terhadap WNI antara lain terkait pelanggaran visa.

Kemudian, pelanggaran ketentuan karantina dan pelanggaran terkait penanggulangan bencana.

Dalam prosesnya mayoritas WNI mengaku melakukan pelanggaran, namun tidak ada niat atau indikasi melakukan pelanggaran tersebut.

Read More

Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno mengatakan bahwa Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tidak boleh terburu-buru mengeluarkan Keputusan (SK) tentang Ratifikasi Pengelolaan Partai Kerja DPP untuk periode 2020-2025.

Sebab, kata Ady, partai masih mengalami konflik internal akibat penyelenggaraan Konferensi Nasional Luar Biasa (Munaslub) oleh sejumlah kader Partai Pekerja.

Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

"Pemerintah jangan buru-buru mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, ini adalah konflik baru. Tiba-tiba sebuah keputusan dikeluarkan," kata Ady 

Ady mengingatkan, orang akan curiga ada yang aneh dengan dikeluarkannya Menkumham SK.

Hal aneh ini, kata Ady, tercermin dalam dualisme yang saling bertentangan dari partai politik yang biasanya akan mengarah pada pemindahan fraksi yang kerap mengkritik pemerintah.

"Jangan sampai publik curiga ada yang aneh dengan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang begitu cepat dan menghilangkan Tommy Soeharto. Khawatir ada dugaan aneh masyarakat seperti itu, biasanya dualisme partai harus mengarah ke pemindahan kamp yang telah kritis terhadap pemerintah, "katanya. sbobet

"Itu bisa diperiksa pada konflik pihak lain, bukan hanya berfungsi," lanjutnya.

Lebih lanjut, Ady mengatakan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus menunggu konflik internal Partai Pekerja untuk diselesaikan melalui pengadilan partai sebelum akhirnya mengeluarkan Keputusan tentang Manajemen Manajemen DPP.

"Tentang dualisme Partai Pekerja, biarkan konflik internal mereka diselesaikan melalui mediasi. Biasanya ada pengadilan partai untuk menyelesaikan konflik internal," pungkasnya.

Dilaporkan, Partai Kerja yang dipimpin oleh Muchdi Purwopranjono menerima Keputusan tentang Ratifikasi Perubahan Struktur Manajemen Partai Kepemimpinan Pusat Partai Kerja untuk periode 2020-2025 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sekretaris Jenderal Partai Kerja Badaruddin Andi Picunang mengatakan keputusan tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 30 Juli 2020 dengan nomor M.HH-17.AH.11.01 2020.

Dengan demikian, ada perubahan mendasar dalam pengelolaan DPP Partai Kerja.

Saat ini, Muchdi Purwopranjono adalah Ketua Partai Partai Kerja, yang sebelumnya dipegang oleh Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto.

Kemudian, posisi Sekretaris Jenderal Partai untuk Badaruddin Andi Picunang menggantikan Priyo Budi Santoso.

Dualisme Partai Pekerja

Untuk dicatat, ada dualisme dalam Partai Kerja karena pelaksanaan Konferensi Nasional Luar Biasa (Munaslub) dalam konteks mengubah komposisi manajemen DPP partai.

Sekretaris Jenderal Partai Kerja, hasil Majelis Nasional Badasuddin, Andi Picunang, mengatakan bahwa implementasi Majelis Nasional yang diselenggarakan oleh Presidium Partai Penyelamat adalah legal atau resmi.

Namun, kubu Tommy Soeharto menolak hasil Konferensi Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang diadakan oleh Presidium Penyelamat Partai.

"Work Party, ya, hanya ada satu. Kami tetap solid terhadap Ketua Pak Tommy Soeharto dan Sekretaris Jenderal Pak Priyo Budi Santoso," kata Ketua DPP Work Party, Vasco Ruseimy, ketika dihubungi, Rabu (07/7) 15/2020).

Vasco mengatakan bahwa konferensi yang diadakan oleh Presidium Partai Penyelamat itu ilegal. Karena semua kader yang bergabung di dalamnya, termasuk Muchdi, telah diberhentikan dari partai.

Pemecatan diputuskan pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dari Partai Pekerja yang diadakan pada hari Rabu (8/7/2020). link sbobet

"Elemen-elemen itu juga telah diberhentikan sebelumnya pada pertemuan pleno dan Rapimnas, sehingga tidak memiliki hak untuk menyebutkan nama partai," katanya.

Read More

Jokowi Harap Partisipasi di Pilkada 2020 Tetap Tinggi meski di Tengah Pandemi

Presiden Joko Widodo berharap bahwa partisipasi publik dalam pemilihan regional serentak pada tahun 2020 akan tetap tinggi meskipun partai demokratis akan diadakan di tengah pandemi Covid-19.

"Kami berharap tingkat partisipasi pemilih tetap dalam kondisi baik," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas 'Persiapan untuk Pemilu Serentak' di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/8/2020).

Karena itu, Jokowi menekankan kepada pemerintah hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mampu meyakinkan pemilih bahwa pemilu akan aman dari penyebaran Covid-19.

Anda melakukan ini dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, terutama selama pemilihan pada bulan Desember. sbobet indonesia

"Penerapan protokol kesehatan harus benar-benar menjadi kebiasaan baru di setiap tahap dalam pemilihan sehingga tidak akan menyebabkan kelompok baru atau gelombang baru Covid-19 yang kontraproduktif," kata Jokowi.

"Sehingga implementasi protokol kesehatan yang ketat akan memberikan rasa aman," lanjut Kepala Negara.

Pemilu serentak pada tahun 2020 akan diadakan di 270 wilayah di tingkat provinsi dan kabupaten / kota.

Pada awal pandemi Covid-19, KPU telah menunda tahap pemilihan selama tiga bulan, dari bulan Maret hingga pertengahan Juni.

Tahap pemilihan baru dilanjutkan pada pertengahan Juni. Pemilihan awalnya dijadwalkan untuk 23 September dipindahkan ke 9 Desember.

Read More

Wapres Ma'ruf Amin Minta MUI Siapkan Fatwa Terkait Vaksin Covid-19

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menyiapkan fatwa baru terkait Covid-19.

Fatwa baru, yang terkait dengan ketersediaan vaksin Covid-19 untuk pengobatan penyakit.

Saat ini, pemerintah melalui perusahaan farmasi Bio Farma sedang mengembangkan vaksin Covid-19.

"Kami berdoa agar upaya pemerintah dalam mempercepat ketersediaan vaksin dapat direalisasikan dan dalam hubungan ini MUI perlu menyiapkan fatwanya," kata Ma'ruf ketika memberikan pidato di webinar berjudul Peran MUI Fatwa selama Covid- 19 Periode Pandemi dan Dampak Hukumnya dipegang oleh Universitas Al-Azhar Indonesia, Rabu (5/8/2020).

Sementara itu, vaksin Bio Farma Covid-19 saat ini sedang memasuki tahap persiapan uji klinis fase tiga. sbobet

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, Bio Farma saat ini memiliki kapasitas produksi awal 100 juta.

Hingga Desember 2020, 150 juta dosis tambahan akan siap.

"Jadi tahun depan 250 juta dosis akan diproduksi dan jumlahnya akan mencukupi untuk Indonesia. Bukan tidak mungkin, Bio Farma juga dapat mengekspor vaksin Covid-19 untuk membantu negara lain," kata Erick dalam rilis yang diterima

Direktur Bio Farma Honesti Basyir menambahkan, kapasitas produksi maksimum yang akan digunakan untuk memproduksi vaksin Covid-19 adalah 250 juta dosis per tahun.

"Bio Farma sedang menyiapkan fasilitas produksi tambahan 150 juta dosis. Fasilitas produksi tambahan ini akan siap pada Desember 2020, dari rencana semula pada awal 2021," katanya.

Vaksin Covid-19 saat ini menjadi kebutuhan global. Semua lembaga penelitian dunia berlomba untuk menemukan vaksin Covid-19.

Di Indonesia, Bio Farma bermitra dengan Sinovac. link alternatif sbobet

Alasannya adalah karena vaksin Covid-19 yang dikembangkan oleh Sinovac menggunakan platform yang tidak aktif (virus yang tidak aktif) yang metodenya telah dikontrol oleh Bio Farma sejak lama.

Faktor-faktor lain, sampai sekarang mereka memiliki kemampuan untuk mengembangkan vaksin Covid-19 tercepat, memiliki pengalaman sebagai perusahaan pertama di dunia yang menyelesaikan fase 1 untuk vaksin SARS, dan memiliki produk vaksin H1N1 (Swine Flu) pertama yang disetujui di dunia.

Read More

Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melibatkan beberapa hal ketika pandemi Covid-19 relevan untuk diikuti oleh pemerintah.

Karena, katanya, pertimbangan utama pemerintah dalam mengambil kebijakan penanggulangan Covid-19 adalah mempertahankan manfaat rakyat.

Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

"Pertimbangan utama pemerintah dalam membuat kebijakan untuk penanganan pandemi Covid-19 adalah untuk melindungi keuntungan rakyat, baik dari kesehatan, sosial, dan ekonomi," kata Ma'ruf ketika memberikan pidato di webinar berjudul "Peran Fatwa MUI dalam Masa Pandemi Covid-19 dan Dampak Hukum" yang digelar Universitas Al-Azhar Indonesia, Rabu (5/8/2020).

"Karena itu fatwa dan tausiah MUI, bayan, irshadat, dan pengamatan yang dikeluarkan dalam konteks penanggulangan sangat relevan untuk dibimbing oleh pemerintah dalam upaya mengatasi Covid-19," kata Ma'ruf. agen sbobet

Dia mengutip langkah pemerintah dalam menentukan sejumlah hal, seperti mengurangi penyebaran Covid-19 dan menekan jumlah orang yang terinfeksi, untuk memaksakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB).

Demikian juga, seruan untuk menjaga jarak dan menghindari keramaian sehingga masyarakat harus belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah.

"Kemudian melakukan tes Covid-19 secara massal, karena ini adalah kunci dalam menangani pandemi Covid-19, dan meningkatkan kapasitas layanan kesehatan di seluruh negeri," katanya.

Dalam hal ini, kata Ma'ruf, fatwa MUI dianggap oleh pemerintah.

Dia mengatakan fatwa tersebut dapat memberikan pedoman dan pedoman bagi orang untuk mengatasi dan mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Karena, fatwa yang benar, katanya, akan berorientasi pada manfaat, tidak sulit, dan berorientasi pada tujuan pengurangan syariah. link sbobet

"Ketentuan agama yang berlaku ketika kondisi tidak normal, berbeda dari waktu normal sehingga fatwa selama pandemi bisa berbeda dari ketentuan hukum ketika normal," katanya.

Read More

Otto Hasibuan Jadi Pengacaranya Djoko Tjandra Kasus Korupsi

Otto Hasibuan secara resmi menjadi pengacara yang dihukum dalam kasus Bank Bali Djoko Tjandra, Minggu (2/8/2020).

"Saya dipercaya oleh keluarga saya dan kemudian setelah saya bertemu dengan Djoko Tjandra, Djoko Tjandra juga mempercayai saya, berharap saya bisa membantunya dalam kasus ini," Otto Hasibuan dikutip dari Kompas.com (2/8/2020).

Menurut Otto, ia dipanggil untuk membantu dan bersedia menjadi pengacara Djoko Tjandra.

Sebelum menjemput pengacara Djoko Tjandra, berikut adalah kasus-kasus besar yang ditangani Otto Hasibuan: sbobet login

Dalam pemilihan Jawa Timur 2013, Otto mendampingi pasangan calon Khofifah Indar Parwansa-Herman Surjadi Sumawiredja.

Pertama, gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur yang dinilai tidak adil dalam menentukan calon untuk pemilihan.

Harian Kompas, 25 Juli 2013 melaporkan, KPU diketahui mencoret pasangan Khofifah-Herman karena dukungan suara tidak memenuhi persyaratan 15 persen.

Menurut Otto, penghapusan itu merupakan aturan hukum yang sistematis sejak awal.

Alasannya, komisioner Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur mengabaikan bukti kurangnya dualisme dukungan dari Partai Kedaulatan dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Bersatu (PPNUI).

Pada akhirnya, gugatan itu dikabulkan dan pasangan Khofifah-Herman bertekad untuk menjadi kandidat untuk wilayah tersebut dan wakil kepala daerah.

Kedua, gugatan terhadap hasil perhitungan KPU Jawa Timur. Gugatan itu dilakukan karena mereka menganggap proses pemilihan gubernur penuh dengan penipuan, seperti dikutip Harian Kompas, 12 Septermber 2013.

Namun, gugatan itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dan menetapkan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf sebagai pemenang pemilu 2013.

Kasus korupsi Akil Mochtar 

Otto juga tercatat telah menemani Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, yang terperangkap dalam kasus suap yang menangani perselisihan pemilu.

Namun dalam perjalanannya, Otto mengundurkan diri sebagai pengacara Akil Mochtar, seperti dilansir Kompas Daily, 22 Februari 2014.

Otto merasa ada konflik kepentingan ketika ada fakta tentang persidangan tentang percakapan Blackberry Messenger antara Akil Mochtar dan Zainudin, tim pemenang Soekarwo, Gubernur Jawa Timur.

Sebab, Otto juga pengacara di Khofifah Indar Parawansa, pesaing Soekarwo di Pilkada Jawa Timur.

Akil kemudian dijatuhi hukuman seumur hidup oleh majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, kemudian diperkuat oleh keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Kasus Kopi Sianida 

Nama Ketua Ikatan Advokat Indonesia (Peradi) semakin dikenal oleh masyarakat ketika menemani Jessica Kumala Wongso.

Jessika dihukum karena kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan menggunakan racun sianida.

Pada waktu itu, serangkaian audiensi disiarkan langsung di berbagai saluran televisi.

Pada akhirnya, Jessica dijatuhi hukuman 20 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Panel hakim menganggap bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur dakwaan oleh jaksa penuntut umum dalam Pasal 340 KHUP tentang pembunuhan berencana," kata Ketua Hakim Kisworo, dikutip oleh Kompas.com, 28 Oktober 2016.

Kasus korupsi Setya Novanto 

Otto Hasibuan juga menemani mantan Ketua DPR Indonesia Setya Novanto yang terjerat dalam korupsi kasus KTP elektronik.

Namun, ia kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri karena tidak ada kesepakatan yang jelas dalam prosedur penanganan kasus selama persidangan, yang dikutip oleh Harian Kompas, 9 Desember 2017.

Setya Novanto dijatuhi hukuman 15 tahun penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dia juga diharuskan membayar denda Rp 500 juta dalam kurungan 3 bulan.

Menurut majelis hakim, Novanto terbukti telah merusak proyek e-KTP pada tahun fiskal 2011-2013.

Kasus BLBI Sjamsul Nursalim 

Bersama dengan Maqdir Ismail, Otto diangkat sebagai pengacara untuk Sjamsul Nursalim yang diduga menyimpang dari distribusi dana dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank Nasional Indonesia (BDNI).

Sjamsul diangkat sebagai KPK sebagai tersangka bersama istrinya, Itjih Nursalim.

Sjamsul dikatakan sebagai pihak yang diperkaya dalam kasus ini dengan indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp448 triliun. sbobet asia

Harian Kompas, 26 Juli 2018 melaporkan, tim kuasa hukum Sjamsul mengaku keberatan dengan upaya investigasi ulang yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka merasa kasus ini sudah selesai sejak lama.

"Sudah dua kali diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sudah ada keputusan presiden, sudah ada sertifikat penyelesaian (SKL) dan sudah ada master settlement dan akuisisi agreement (MSAA). Sama sekali tidak ada masalah. Mengapa sekarang dipertanyakan lagi? " kata Otto pada saat itu.

Read More

Djoko Tjandra : Naga di Balik Kasus Cessie Bank Bali

Lebih dari satu dekade jauhnya, Kantor Kejaksaan Agung yang buron, Djoko Sugiarto Tjandra atau Djoko Tjandra tiba-tiba muncul.

Djoko Tjandra muncul setelah mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni.

Namun, pendaftaran itu tidak dilakukan secara langsung atau dengan mengunjungi Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. sbobet

Sebagai gantinya, melalui Sistem Layanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga identitas pendaftar tidak diketahui.

Jadi, siapa Djoko Tjandra?

Dia adalah Direktur PT Era Giat Prima (EGP) yang menandatangani perjanjian cessie Bank Bali dengan Bank Nasional Indonesia (BDNI).

Dilaporkan dari Kompas.com pada 2008, identitas Djoko identik dengan Grup Mulia yang memiliki bisnis properti inti.

Grup ini didirikan oleh perusahaan patungan dari empat bersaudara yaitu Tjandra Kusuma, Eka Tjandranegara, dan Gunawan Tjandra, selain oleh Djoko Tjandra sendiri.

Pada 1990-an, kelompok ini bahkan menjadi komandan utama dalam kepemilikan properti kantor seperti Taman Kantor Lima Pilar, Gedung Lippo Life, Menara Kuningan, BRI II, dan Mulia Centre.

Grup Mulia juga memiliki 41 anak perusahaan di dalam dan luar negeri. Selain properti, grup, yang pada tahun 1998 memiliki aset Rp 11,5 triliun, juga mulai berekspansi ke bisnis keramik, logam dan kaca.

Awal mula kasus cessie Bank Bali 

Skandal cessie Bank Bali dimulai ketika bank mengalami kesulitan mengumpulkan piutang yang tertanam dalam BDNI, Bank Komersial Nasional (BUN), dan Bank Tiara pada tahun 1997. Pada saat itu krisis moneter melanda sejumlah negara termasuk Indonesia.

Total piutang dari ketiga bank mencapai Rp3 triliun.

Namun, sampai ketiga bank dirawat di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), tagihan tidak mengalir.

Dilaporkan dari liputan khusus Kontan, di tengah keputusasaannya, Direktur Utama Bank Bali Rudy Ramli akhirnya menjalin kemitraan dengan PT EGP.

Pada waktu itu, Djoko Tjandra adalah direktur dan Setya Novanto, yang pada waktu itu adalah Bendahara Umum Partai Golkar, menjabat sebagai Direktur Utama.

Perjanjian kerja sama ditandatangani pada 11 Januari 1999 oleh Rudy Ramly, Direktur Bank Bali Firman Sucahya dan Setya Novanto. Dikatakan bahwa EGP akan menerima bayaran setengah dari tagihan yang dapat ditagih.

Bank Indonesia dan BPPN akhirnya sepakat untuk mengeluarkan sejumlah Rp. 905 miliar. Namun, Bank Bali hanya menerima Rp. 359 miliar, sedangkan sisanya Rp. 546 miliar masuk ke rekening PT EGP.

Terkuak 

Tapi kasus itu terungkap ketika pakar hukum perbankan Pradjoto mengendus korelasi dengan penggalangan dana untuk memajukan Habibie sebagai presiden.

Perbedaan ini dapat dilihat dari total biaya yang diterima oleh EGP.

Selain itu, proses cessie juga tidak diketahui oleh BPPN. Faktanya, BDNI saat ini sedang dirawat oleh BPPN.

Cessie juga tidak dilaporkan ke Bapepam dan Bursa Efek Jakarta, meskipun Bank of Bali telah turun ke lantai. Selain itu, pengumpulan ke BPPN masih dilakukan oleh Bank Bali, bukan EGP.

Kepala BPPN pada saat itu, Glenn MS Yusuf, yang menyadari sejumlah penyimpangan, akhirnya membatalkan perjanjian cessie.

Sebutan "Joker" 

Pada tanggal 27 September 1999, Kejaksaan Agung mulai menyelidiki kasus pidana Djoko Tjandra.

Awalnya, Djoko ditahan oleh kantor kejaksaan pada 29 September 1999-8 November 1999. Namun setelah itu, ia menjadi tahanan kota hingga 13 Januari 2000.

Selain Djoko, Kejaksaan Agung diketahui telah menetapkan sejumlah tersangka, termasuk mantan Gubernur BI Syahril Sabirin, Wakil Kepala BPPN Pande Lubis, mantan Menteri BUMN Tanri Abeng, dan Rudy Ramli.

Namun, dari sejumlah nama, hanya tiga yang akhirnya diadili yaitu Djoko Tjandra, Syahril dan Pande Lubis.

Mulai Februari 2000, kasus kriminal mulai bergulir ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Meskipun Kejaksaan Agung sebelumnya telah menahan Djoko pada 14 Januari - 10 Februari 2000, Djoko akhirnya kembali ke status tahanan kota pada 10 Februari, berkat keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pada 6 Maret, putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut terhadap Djoko tidak dapat diterima. Dia dibebaskan dari tahanan kota.

Mantan Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Khusus dalam Kasus Yahya Rahman pernah memanggil Djoko Tjandra dengan nama "Joker".

Nama Joker muncul dalam percakapan antara Kemas Yahya Rahman dan Artalyta Suryani, yang kemudian menjadi kasus penuntut suap yang terkait kasus BLBI.

Boxing sendiri dianggap tidak terlibat dalam kasus ini, meskipun sudah diperiksa secara internal oleh Kejaksaan Agung dan KPK. Selama pemeriksaan dan persidangan terungkap bahwa nama "Joker" dalam percakapan itu adalah Djoko S Tjandra.

Jaksa juga mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dalam rentang April-Agustus 2000, jaksa penuntut umum (Jaksa Penuntut Umum) Antasari Azhar mengajukan dakwaan dalam bentuk dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus Bank Bali.

Dia juga menuntut hukuman penjara 1 tahun 6 bulan. Tetapi majelis hakim yang diketuai oleh Soedarto dan Muchtar Ritonga dan Sultan Mangun sebagai anggota membebaskan Djoko Tjandra dari semua tuduhan.

Dalam keputusannya, panel menyatakan bahwa dakwaan jaksa terbukti secara hukum. Namun, tindakan itu dianggap bukan sebagai tindak pidana, tetapi sebagai tindakan perdata.

Vonis 2 tahun 

Antasari juga mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Namun, majelis hakim Mahkamah Agung kembali membebaskan Djoko Tjandra dari semua dakwaan.

Keputusan itu diambil dengan mekanisme pemungutan suara karena perbedaan pendapat antara hakim Sunu Wahadi dan M. Said Harahap, dan hakim Artidjo Alkostar.

Kemudian, pada Oktober 2008, Kejaksaan Agung mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

Majelis PK yang diketuai oleh Djoko Sarwoko dengan anggota I Made Tara, Komariah E Sapardjaja, Mansyur Kertayasa dan Artidjo Alkostar menerima PK yang diajukan oleh jaksa penuntut.

Selain menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun atau lebih berat dari tuntutan jaksa di tingkat banding, uang Djoko di Bank Bali sebesar Rp. 546 miliar disita untuk negara.

Kabur 

Namun, sehari sebelum vonis atau pada 10 Juni 2009, Djoko berhasil melarikan diri menggunakan pesawat charter ke Port Moresby, Papua Nugini.

Pada 2012, Papua Nugini memberikan status kewarganegaraan Djoko Tjandra.

Mantan Jaksa Agung M. Prasetyo pernah mengungkapkan betapa sulitnya menangkap Djoko Tjandra karena status kewarganegaraan mereka telah berubah.

"Itulah kesulitan yang kita hadapi. Termasuk Samadikun, dia memiliki lima paspor. Di antara mereka, Edy Tansil, Djoko Tjandra pasti akan mengubah kewarganegaraan," kata Prasetyo pada 25 April 2016.

Prasetyo mencurigai bahwa Djoko telah dilindungi oleh keadaannya saat ini.

Belakangan, Djoko dikabarkan sudah pindah ke Singapura. Itu juga menyulitkan Pemerintah Indonesia untuk menangkapnya karena tidak ada perjanjian ekstradisi dengan Singapura.

"Jika kita mengejar seseorang dan kita makan di restoran yang sama, kita tidak bisa hanya mencoba untuk mendapatkannya. Seperti itu," kata Prasetyo. link alternatif sbobet

Ajukan PK 

Belakangan, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengaku ditipu oleh Djoko Tjandra. Sebab, ia mendapat informasi bahwa Djoko Tjandra sudah ada di Indonesia sejak tiga bulan lalu.

Djoko Tjandra muncul setelah sebelas tahun dalam pelarian. Sejauh ini, Djoko Tjandra diketahui sering berada di Malaysia atau Singapura.

Tidak hanya itu, Djoko Tjandra juga telah mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dia mengaku sangat tersinggung dengan informasi ini. Karena Kejaksaan Agung telah berusaha untuk menangkap Djoko Tjandra, tetapi selalu sulit.

"Apa yang menyakiti hati saya, saya dengar Djoko Tjandra dapat ditemukan di mana-mana, di Malaysia dan Singapura. Tetapi kami meminta ada juga yang tidak bisa membawanya," kata Burhanuddin.

"Semakin banyak informasi yang menyakiti hati saya adalah dia mengatakan tiga bulan dia ada di sini. Baru sekarang buka," tambahnya.

Meskipun sesi PK telah bergulir sejak kemarin, Djoko Tjandra tidak menghadiri sidang.

"Orang yang bersangkutan tidak datang dengan alasan sakit," kata Humas Jakarta Selatan Humas Suharno saat dihubungi.

Read More