Wapres Ma'ruf Amin Minta MUI Siapkan Fatwa Terkait Vaksin Covid-19

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menyiapkan fatwa baru terkait Covid-19.

Fatwa baru, yang terkait dengan ketersediaan vaksin Covid-19 untuk pengobatan penyakit.

Saat ini, pemerintah melalui perusahaan farmasi Bio Farma sedang mengembangkan vaksin Covid-19.

"Kami berdoa agar upaya pemerintah dalam mempercepat ketersediaan vaksin dapat direalisasikan dan dalam hubungan ini MUI perlu menyiapkan fatwanya," kata Ma'ruf ketika memberikan pidato di webinar berjudul Peran MUI Fatwa selama Covid- 19 Periode Pandemi dan Dampak Hukumnya dipegang oleh Universitas Al-Azhar Indonesia, Rabu (5/8/2020).

Sementara itu, vaksin Bio Farma Covid-19 saat ini sedang memasuki tahap persiapan uji klinis fase tiga. sbobet

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, Bio Farma saat ini memiliki kapasitas produksi awal 100 juta.

Hingga Desember 2020, 150 juta dosis tambahan akan siap.

"Jadi tahun depan 250 juta dosis akan diproduksi dan jumlahnya akan mencukupi untuk Indonesia. Bukan tidak mungkin, Bio Farma juga dapat mengekspor vaksin Covid-19 untuk membantu negara lain," kata Erick dalam rilis yang diterima

Direktur Bio Farma Honesti Basyir menambahkan, kapasitas produksi maksimum yang akan digunakan untuk memproduksi vaksin Covid-19 adalah 250 juta dosis per tahun.

"Bio Farma sedang menyiapkan fasilitas produksi tambahan 150 juta dosis. Fasilitas produksi tambahan ini akan siap pada Desember 2020, dari rencana semula pada awal 2021," katanya.

Vaksin Covid-19 saat ini menjadi kebutuhan global. Semua lembaga penelitian dunia berlomba untuk menemukan vaksin Covid-19.

Di Indonesia, Bio Farma bermitra dengan Sinovac. link alternatif sbobet

Alasannya adalah karena vaksin Covid-19 yang dikembangkan oleh Sinovac menggunakan platform yang tidak aktif (virus yang tidak aktif) yang metodenya telah dikontrol oleh Bio Farma sejak lama.

Faktor-faktor lain, sampai sekarang mereka memiliki kemampuan untuk mengembangkan vaksin Covid-19 tercepat, memiliki pengalaman sebagai perusahaan pertama di dunia yang menyelesaikan fase 1 untuk vaksin SARS, dan memiliki produk vaksin H1N1 (Swine Flu) pertama yang disetujui di dunia.

Read More

Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melibatkan beberapa hal ketika pandemi Covid-19 relevan untuk diikuti oleh pemerintah.

Karena, katanya, pertimbangan utama pemerintah dalam mengambil kebijakan penanggulangan Covid-19 adalah mempertahankan manfaat rakyat.

Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

"Pertimbangan utama pemerintah dalam membuat kebijakan untuk penanganan pandemi Covid-19 adalah untuk melindungi keuntungan rakyat, baik dari kesehatan, sosial, dan ekonomi," kata Ma'ruf ketika memberikan pidato di webinar berjudul "Peran Fatwa MUI dalam Masa Pandemi Covid-19 dan Dampak Hukum" yang digelar Universitas Al-Azhar Indonesia, Rabu (5/8/2020).

"Karena itu fatwa dan tausiah MUI, bayan, irshadat, dan pengamatan yang dikeluarkan dalam konteks penanggulangan sangat relevan untuk dibimbing oleh pemerintah dalam upaya mengatasi Covid-19," kata Ma'ruf. agen sbobet

Dia mengutip langkah pemerintah dalam menentukan sejumlah hal, seperti mengurangi penyebaran Covid-19 dan menekan jumlah orang yang terinfeksi, untuk memaksakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB).

Demikian juga, seruan untuk menjaga jarak dan menghindari keramaian sehingga masyarakat harus belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah.

"Kemudian melakukan tes Covid-19 secara massal, karena ini adalah kunci dalam menangani pandemi Covid-19, dan meningkatkan kapasitas layanan kesehatan di seluruh negeri," katanya.

Dalam hal ini, kata Ma'ruf, fatwa MUI dianggap oleh pemerintah.

Dia mengatakan fatwa tersebut dapat memberikan pedoman dan pedoman bagi orang untuk mengatasi dan mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Karena, fatwa yang benar, katanya, akan berorientasi pada manfaat, tidak sulit, dan berorientasi pada tujuan pengurangan syariah. link sbobet

"Ketentuan agama yang berlaku ketika kondisi tidak normal, berbeda dari waktu normal sehingga fatwa selama pandemi bisa berbeda dari ketentuan hukum ketika normal," katanya.

Read More